DPMD Konawe Utara Verifikasi Dana Bumdes

Kepala Dinas DPMD Konawe Utara, Sulkarnain Sinapoy

Saat ini, kami tengah melakukan pemantauan serta kita cek kebenaran laporan pertanggungjawaban, apakah program yang mereka lakukan, benar benar berjalan atau tidak

Wanggudu - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Utara Sulawesi Tenggara memverifikasi pertanggungjawaban penggunaan dana Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) tahun anggaran 2016 sebanyak 159 desa yang melekat di Pos Anggaran Dana Desa.

Kepala Dinas DPMD Konawe Utara, Sulkarnain Sinapoy, Jumat (19/5) mengatakan, pihaknya masih melakukan verifikasi pertanggungjawaban penggunaan Bumdes yang dikelola oleh para kepala desa sebelum pencairan Dana Desa tahun 2017 ini.

"Kita harus periksa dulu laporan pertanggungjawaban dana Bumdes. Sebab dana Bumdes tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui ADD. Setelah itu barulah kita mengeluarkan rekomendasi pencairan ADD untuk anggaran 2017 ini," ungkapnya

Dana tersebut dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui ADD guna membantu dan meningkatkan roda perekonomian masyarakat desa, katanya tanpa menyebut nilai ADD di tahun ini.

Verifikasi itu dilakukan untuk mengetahui secara langsung upaya yang sudah dilakukan oleh kepala desa setelah menerima dana tersebut.

"Saat ini, kami tengah melakukan pemantauan serta kita cek kebenaran laporan pertanggungjawaban, apakah program yang mereka lakukan, benar benar berjalan atau tidak," katanya.

Hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya penyalahgunaan dana Bumdes yang dikelola Tim Bumdes masing-masing desa.

Jika ada yang menyalahgunakan, maka dirinya akan menyerahkan kepada pihak terkait guna proses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di tahun 2017 terjadi penambahan dana Bumdes yang diusulan oleh desa. Hal itu bisa terjadi asal kepala desa memasukan dalam RPJM desa tersebut.

"Kalau ada peningkatan penggunaan dana Bumdes, itu tergantung kepala desanya. Apakah dia masukan atau tidak dalam RPJM desanya," katanya. MK