KPK segel dua ruangan auditor di BPK

Bagikan: WhatsApp Facebook X / Twitter Telegram
Klarifikasi BPK Jakarta. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK R. Yudi Ramdan Budiman memberikan klarifikasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 di Gedung BPK, Jakarta, Rabu (8/7/2015). BPK menyatakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta telah sesuai dengan Undang-Undang dan standar yang diatur dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Mereka datang sekitar pukul tiga sore. Sekitar jam lima sore, RS, AS dan Y dibawa KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut,

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyegel dua ruangan auditor berinisial RS dan AS di Badan Pemeriksa Keuangan, Jumat malam (26/5)

Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional BPK R. Yudi Ramdan Budiman di Jakarta, Jumat malam, mengatakan sekitar 7 hingga 10 petugas KPK datang pada Jumat sore dan melakukan pemeriksaan terhadap RS dan AS serta salah seorang staf berinisial Y selama dua jam.

"Mereka datang sekitar pukul tiga sore. Sekitar jam lima sore, RS, AS dan Y dibawa KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujar Yudi.

Yudi mengatakan petugas KPK tidak membawa dokumen apapun saat mengamankan RS, AS dan Y dari Kantor BPK.

Yudi enggan berkomentar mengenai substansi kasus pemeriksaan yang dilakukan KPK. Menurut Yudi, BPK bersama KPK akan melakukan konferensi pers untuk menjelaskan latar belakang penangkapan tersebut pada Sabtu sore esok.

RS dan AS merupakan pejabat BPK dengan pangkat auditor. Sedangkan Y merupakan staf. Ketiganya berada di bawah Auditoriat Keuangan Negara (AKN) III yang melingkupi pemeriksaan keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara serta riset dan teknologi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan juga enggan berkomentar mengenai kasus yang melibatkan auditor di lembaganya. Disinggung mengenai kabar yang beredar bahwa penangkapan tiga pegawai KPK tersebut terkait dengan pemeriksaan keuangan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Hendar enggan berkomentar.

"BPK hanya diberitahu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata dia. an/MK
Bagikan: Facebook WhatsApp X / Twitter Telegram
Iklan Atas Artikel
Ruang Iklan Atas Artikel (Edit via Tata Letak → Iklan Atas Artikel)
Iklan Artikel
Ruang Iklan Tengah Artikel 336×280 (Otomatis / Shortcode [iklan])
Iklan Lanjutan
Ruang Iklan Artikel Panjang (Muncul pada Artikel ≥ 6 Paragraf)
Iklan Bawah Artikel
Ruang Iklan Bawah Artikel (Edit via Tata Letak → Iklan Bawah Artikel)