Menteri PPN Sampaikan Dukungan Pemerintah Sangat Diperlukan dalam Program Pengembangan UMKM

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti rapat bersama Menteri Koperasi dan UMKM pada Selasa (8/12/20) yang berlangsung secara virtual. Pertemuan ini digelar dalam rangka membahas pergeseran fokus pembangunan dari infrastruktur kepada UMKM yang akan disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Walaupun UMKM tersebut telah berkembang pesat, namun peran dan dukungan pemerintah masih diperlukan. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema untuk membantu pengembangan UMKM terutama dalam pendampingan layanan usaha, peningkatan standar kualitas produk, akses informasi pasar, dan yang terpenting akses ke pembiayaan

Jakarta, mediakonawe.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengikuti rapat bersama Menteri Koperasi dan UMKM pada Selasa (8/12/20) yang berlangsung secara virtual. Pertemuan ini digelar dalam rangka membahas pergeseran fokus pembangunan dari infrastruktur kepada UMKM yang akan disampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo.

Di tahun 2020 total anggaran untuk pengembangan UMKM mencapai Rp 4,38 triliun yang tersebar di 22 Kementerian/Lembaga. Hanya saja, program pengembangan UMKM yang telah tersebar di banyak kementerian/lembaga, belum memberikan hasil yang optimal. Menteri Suharso melihat bahwa masih kurangnya integrasi dan koordinasi antara kegiatan dalam program pengembangan UMKM tersebut.

“Pelatihan dan sarana prasarana merupakan aspek dengan proporsi anggaran besar namun sebagian besar kegiatan tidak langsung menyentuh pasar, pembelian bantuan modal atau hibah modal menimbulkan moral hazard,” ungkap Menteri.

Isu utama pengembangan UMKM di Indonesia dikarenakan adanya perbedaan definisi UMKM antar lembaga serta belum adanya basis data yang terintegrasi. Jumlah UMKM yang besar belum seimbang dengan kontribusinya pada PDB. Serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam menjalankan usahanya, termasuk digitalisasi.

Dalam rapat ini, menteri memaparkan contoh koperasi sebagai bentuk usaha masyarakat yang tidak berhasil berkembang, yakni Koperasi Jatirogo. Kegagalan Jatirogo utamanya karena beban biaya yang tinggi dalam memproduksi produk organik sehingga harganya tidak mampu bersaing.

“Kemudian ada Koperasi Komoditas Sapi PUSKUD di NTT yang berhenti beroperasi dikarenakan manajemen usaha yang kurang baik, dan terbatasnya modal setelah NCBA (investor) berhenti Kerjasama,” ungkap menteri.

Namun dibalik usaha yang terbilang tidak berhasil, ada pula bisnis yang sukses mengembangkan usahanya yakni PT Rahman Perdana Adhilogam. Pada awalnya usaha ini merupakan usaha kecil pribadi namun kini menjadi parbrik modern dengan standar internasional.

“Kunci kesuksesan PT RPA terletak pada akses pasar dan pendampingan usaha yang dilakukan oleh PT Astra Honda Motor Internasional dan Yayasan Dharma Bhakti Astra (YDBA),” kata Kepala Bappenas.

Ada pula Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan, Eksportir Kopi Gayo yang Mendunia. Kunci kesuksesan KBQ Baburrayan ini didorong oleh penyediaan akses pasar, pendampingan manajemen usaha, pendampingan sertifikasi dan kerjasama pengembangan usaha dan investasi dengan NCBA. 

“Walaupun UMKM tersebut telah berkembang pesat, namun peran dan dukungan pemerintah masih diperlukan. Pemerintah juga telah menyiapkan berbagai skema untuk membantu pengembangan UMKM terutama dalam pendampingan layanan usaha, peningkatan standar kualitas produk, akses informasi pasar, dan yang terpenting akses ke pembiayaan,” imbuh Menteri Suharso.

Strategi pengembangan UMKM ini akan dilakukan dengan penguatan kelembagaan melalui Kementerian KUKM, memantapkan program pengembangan, serta dukungan regulasi melalui UU Cipta Kerja dan Perpres Stranas Pengembangan UMKM. MK