Menteri Suharso Menjadi Keynote Speaker Dalam Peluncuran Buku Deklarasi Djuanda Persembahan IATK - ITB

 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi keynote speaker dalam Webinar : Buku Deklarasi Djunada : makna dan Implikasinya dalam Berteknologi dan Berindustri, yang berlangsung secara virtual, Minggu  (13/12/2020). 

Deklarasi Djuanda merupakan perubahan mendasar tentang penguasaan atas wilayah dan suatu bentuk proklamasi kepada dunia bahwa Indonesia adalah archipelagic state—suatu negara dengan bentangan laut, hamparan samudera yang bertaburan pulau-pulau. Karena itu, laut Indonesia mencakup pula laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah NKRI

JAKARTA - MEDIAKONAWE.COM | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi keynote speaker dalam Webinar : Buku Deklarasi Djunada : makna dan Implikasinya dalam Berteknologi dan Berindustri, yang berlangsung secara virtual, Minggu  (13/12/2020). 

Dalam rangka memperingati 75 tahun Kemerdekaan Indonesia, dan peringatan100 Tahun Institut Teknologi Bandung, Ikatan Alumni Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung (IATK – ITB) memprakarsai penerbitan buku "Deklarasi Djuanda: Makna dan Implikasinya dalam Berteknologi dan Berindustri".  Buku Deklarasi Djuanda yang ditulis oleh Bapak Prof Saswinadi beserta tim ahli penulis IATK-ITB dan praktisi Tata Wilayah Kepulauan RI, memberikan isyarat bahwa membangun bangsa dan perekonomian harus berbasis pada potensi dan kedaulatan negara kepulauan. Deklarasi Djuanda sendiri dicetuskan oleh Ir. H. Djuanda Kartawidjaja pada  53 tahun yang lalu, bukanlah sekedar tonggak sejarah tetapi juga penguasaan wilayah.

“Deklarasi Djuanda merupakan perubahan mendasar tentang penguasaan atas wilayah dan suatu bentuk proklamasi kepada dunia bahwa Indonesia adalah archipelagic state—suatu negara dengan bentangan laut, hamparan samudera yang bertaburan pulau-pulau. Karena itu, laut Indonesia mencakup pula laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah NKRI.,” ujar Menteri dalam kata sambutannya. 

Melalui visi yang diemban dari deklarasi ini, sangat forward looking dan masih sangat relevan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat dan perekonomian Indonesia saat ini. Kedaulatan atas wilayah Indonesia merupakan aset bangsa yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pembangunan untuk berkontribusi dalam mencapai kemajuan bangsa.

“Pandemi Covid-19 juga menyadarkan kita untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan bangsa ke depan. Dan, Bappenas meyakini bahwa transformasi ekonomi Indonesia harus di-desain ulang, agar selaras dengan tantangan pembangunan terkini dan dapat segera mengembalikan kapasitas perekonomian yang sempat hilang akibat pandemi,” ucap Menteri Suharso.

Dukungan ilmu pengetahuan, serta teknologi dan pemahaman terhadap kekuatan potensi bangsa sebagai negara kepulauan, akan menjadi modal utama untuk sektor industri menjadi penggerak pertumbuhan dan penyedia lapangan kerja yang berkualitas. Artinya, berindustri dan berteknologi harus dilakukan secara bersamaan, dan tidak terpisah-pisah.

“Berbagai tantangan ke depan akan kita hadapi dalam berindustri dan berteknologi, sehingga diperlukan kolaborasi yang kuat antar pihak dan jangan berjalan sendiri-sendiri,” kata Kepala Bappenas.

Selain itu, menteri mengingatkan mengenai megatren yang perlu diperhatikan seperti megatrend demografi, megatrend urbanisasi,  megatrend perdagangan internasional, megatrend peningkatan kelas menengah, dan megatrend persaingan sumber daya alam dan geostrategis. 

Pemerintah Indonesia bertekad untuk memperkuat pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya kemaritiman. Selain itu, konektivitas antarpulau untuk memungkinkan pergerakan manusia, barang dan jasa harus lebih efisien. Konektivitas ini tidak hanya dalam konektivitas laut namun juga konektivitas melalui udara.

Secara khusus, Kementerian PPN/Bappenas, bekerja sama dengan Pemerintah Jerman melalui Program GIZ Diaspora Experts Indonesia-Jerman, telah menyusun Roadmap Sistem Industri Kedirgantaraan Indonesia yang diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penguatan industri kedirgantaraan nasional, termasuk dalam kontribusinya untuk meningkatkan konektivitas antarpulau.  

“Hal ini selaras dengan Deklarasi Djuanda, yaitu: memperkuat kedaulatan negara kepulauan melalui berindustri dan berteknologi di bidang kedirgantaraan, yang kemudian dapat menciptakan kesejahteraan dan kemajuan,” imbuh Menteri.

Dalam rencana pembangunan, Bappenas telah menggarisbawahi juga tentang pentingnya pengembangan ekonomi hijau yang diyakini akan semakin dibutuhkan di masa pasca Covid-19. Pelaksanaan agenda pembangunan ekonomi hijau ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mendukung Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) yang mencakup sektor-sektor utama, termasuk sektor manufaktur. Industrialisasi yang dilaksanakan melalui penguatan ekonomi hijau diharapkan dapat menciptakan sumber efisiensi dan nilai tambah yang mana juga menjadi pengayaan dari Deklarasi Djuanda.

Menteri Suharso juga memberikan apresiasi terhadap  Ikatan Alumni Teknik Kimia- Institut Teknologi Bandung (IATK-ITB) yang telah menelurkan karya ini sebagai bentuk perhatian terhadap negara dan bagaimana pengembangan teknologi serta industrialisasi yang berkelanjutan dapat mengoptimalkan potensi kekayaan sumber daya alam di Indonesia dan menjaga kedaulatan nusantara. 

“Saya yakin IATK-ITB sebagai bagian dari salah satu institusi pendidikan teknik terbaik negeri ini dapat berkolaborasi untuk menjawab tantangan masa depan dan berjejaring secara kuat untuk menciptakan lebih banyak karya dan mengambil lebih banyak peran dalam pembangunan industri nasional yang berkelanjutan menuju Technogically Developed Nation” tutup Menteri. MK