Diduga Tak Netral, Ratusan Mahasiswa di Jakarta Gelar Aksi Unjuk Rasa Desak Mendagri Copot PJ Bupati Konawe
 |
| Ratusan mahasiswa Konawe menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, pada Kamis (9/ 11/2023). Massa aksi sempat mencoba menerobos masuk kedalam kantor Kemendagri. |
”Jadi sebelum masa evaluasi bulanan para PJ gubernur, walikota dan bupati. Maka laporan yang ini akan kami lanjutkan ke bapak Mendagri untuk di proses lebih lanjut.”
JAKARTA - MEDIAKONAWE.COM|
Ratusan mahasiswa Konawe menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, pada Kamis (9/ 11/2023). Massa aksi sempat mencoba menerobos masuk kedalam kantor Kemendagri.
Penanggung jawab aksi Agus Salim dalam orasinya didepan kantor Kemendagri menegaskan siapapun yang menjadi PJ Bupati Konawe akan di didukung asalkan benar - benar menjalankan roda pemerintahan, salah satunya menyukseskan Pemilu tanpa terlibat politik praktis.
Menurut Agus Salim, fakta yang terjadi Dengan PJ bupati konawe Harmin Ramba saat ini diduga melenceng dengan apa yang disampaikan presiden Jokowi saat memanggil dan mengarahkan seluruh PJ gubernur, walikota dan bupati agar netral dan tidak miring- miring.
”Yang terjadi saat ini PJ Bupati Konawe, Harmin Ramba diduga melaksanakan kerja-kerja politik dengan cara bagi-bagi baju kaos bergambarkan fotonya sendiri, bagi-bagi beras dan lainnya,” jelas Agus Salim.
Sementara itu Koordinator aksi , Irfan menyebut PJ Bupati Konawe Harmin Ramba yang masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) diduga menjadi salah satu ketua organisasi sosial yang diduga berapiliasi pada salah satu partai besar di Indonesia.
”Ini kan jelas pelanggarannya meski organisasi yang dipimpinnya itu berkamuflase dengan kerja-kerja sosial akan tetapi masyarakat Sulawesi Tenggara tau organisasi itu tujuannya kemana,” terangnya.
Ditempat terpisah Plh Kapuspen Kemendagri, Yuda Ramli mengatakan berdasarkan data-data yang di sampaikan massa aksi, pihaknya segera melakukan proses sebelum masa evaluasi 3 bulanan seluruh PJ pada bulan Desember mendatang.
”Jadi sebelum masa evaluasi bulanan para PJ gubernur, walikota dan bupati. Maka laporan yang ini akan kami lanjutkan ke bapak Mendagri untuk di proses lebih lanjut.” Katanya (*)
