Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Penataan Kembali Kekuasaan Kehakiman Saat Terima Penghargaan Legal Politic Leadership dari HeyLaw International dan Universitas Borobudur
 |
| Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo saat menerima penghargaan sekaligus memberikan keynote speaker dalam event Indonesia Legal Summit 2023, di Universitas Borobudur, Jakarta, Jumat (10/11/23). |
"Hakim dan sistem peradilan harus memiliki kode etik dengan aturan dan pedoman yang lebih jelas dan bisa ditegakkan, sehingga baik hakim maupun rakyat bisa tahu kapan ada perilaku yang melanggar batas, tidak offside. Hakim dan peradilan harusnya memiliki standar etika tertinggi, bukan justru memiliki standar etika terendah,"
JAKARTA - MEDIAKONAWE.COM|
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Dosen Tetap Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo menerima penghargaan Legal Politic Leadership Award dari HeyLaw International dan Universitas Borobudur. Diberikan atas kontribusinya sebagai dosen dan wakil rakyat yang senantiasa aktif di berbagai kegiatan sosial dan pembangunan hukum di Indonesia.
Selain sebagai Ketua MPR RI, Bamsoet sebelumnya juga dipercaya memegang berbagai amanah. Antara lain, Ketua DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, Keamanan dan HAM, Inisiator Hak Angket Bank Century, Panja RUU MD3, Panja RUU Tata Tertib DPR RI, serta Timwas Pansus RUU Pencucian Uang. Melalui penghargaan ini, Bamsoet berharap bisa memberikan semangat kepada para generasi muda yang sedang mendalami ilmu hukum, khususnya dari sisi leadership.
"Sudah waktunya kita menata kembali kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum, terkadang putusan yang diambil oleh satu hakim dengan hakim lainnya bisa berbeda, padahal objek yang diadilinya sama. Hakim dan sistem peradilan harus memiliki kode etik dengan aturan dan pedoman yang lebih jelas dan bisa ditegakkan, sehingga baik hakim maupun rakyat bisa tahu kapan ada perilaku yang melanggar batas, tidak offside. Hakim dan peradilan harusnya memiliki standar etika tertinggi, bukan justru memiliki standar etika terendah," ujar Bamsoet usai menerima penghargaan sekaligus memberikan keynote speaker dalam event Indonesia Legal Summit 2023, di Universitas Borobudur, Jakarta, Jumat (10/11/23).
Turut hadir antara lain, Prof. Henk Addink (Utrecht University The Netherlands), Prof. Kai Liu (Jiangsu Normal University China), Wakil Rektor I Universitas Borobudur Prof. Darwati Susilastuti, Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur sekaligus Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur Prof. Faisal Santiago, Founder and CEO HeyLaw Awaludin Marwan, serta Kepala Biro Kerjasama Penyuluhan Divisi Hukum Mabes Polri Brigjen Pol Rahmat Setiadi.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, seorang pemimpin yang berlatar belakang hukum seharusnya memiliki keunggulan tersendiri karena mampu memprediksi masa depan. Sekaligus tetap paham terhadap norma hukum dan moralitas, sehingga bisa tetap arif dan bijaksana dalam menghadapi arus perubahan zaman. Hukum dan kepemimpinan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tidak heran jika banyak sekali tokoh-tokoh pemimpin dunia berpengaruh yang memiliki latar belakang hukum.
"Misalnya, Mahatma Gandhi (Founding Father India), Nelson Mandela (Presiden ke-9 Afrika Selatan), Abraham Lincoln (Presiden ke-16 Amerika Serikat), Fidel Castro (Presiden ke-15 Kuba), Xi Jinping (Presiden Republik Rakyat Tiongkok), Vladimir Putin (Presiden Russia), Barack Obama (Presiden ke-44 Amerika Serikat), Hillary Clinton (Menteri Luar Negeri ke-67 Amerika Serikat), serta Tony Blair (Perdana Menteri Inggris 1997-2007). Membuktikan bahwa eksistensi hukum tidak bisa lepas dari kepemimpinan," jelas Bamsoet.
Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, konsep kepemimpinan di bidang hukum sangat penting. Menjadi pemimpin tidak hanya semata menegakkan hukum, melainkan juga menegakkan keadilan. Tidak kalah pentingnya, selain adil, pemimpin juga harus punya akal sehat.
"Karenanya, lulusan sarjana hukum jangan hanya menjadi penasehat hukum yang baik, melainkan juga sebagai pemimpin yang bijak. Tidak hanya memberikan kebijaksanaan yang praktis, melainkan juga seorang visionaris yang mempunyai dampak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Bamsoet. (*)
