2016, PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH DIAWASI BPK DAN PBB
https://www.mediakonawe.com/2015/11/2016-program-pembangunan-pemerintah.html
Sofyan Djalil Foto : Harian Terbit
Jakarta - Pemerintah menyatakan setidaknya ada 1.600 proyek
pembangunan pada 2016 yang akan dilelang hingga akhir tahun. Langkah ini
dilakukan untuk mengejar target pembangunan yang meleset akibat leletnya
penyerapan anggaran yang diperparah dengan melesetnya target penerimaan pajak
hingga Rp 160 triliun. Pemerintah berjanji akan terus memperbaiki kualitas
pembangunan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan
Djalil mengatakan akan mereformasi proses pembangunan. Selama ini, Sofyan
menilai, ada paradigma yang salah dalam pembangunan di Indonesia. Ia
mencontohkan dalam hal infrastruktur.
Menurut dia, ketika membangun pelabuhan, aspek
konektivitas tidak menjadi perhatian. "Ada pelabuhan tapi tidak ada
listrik. Sekarang disadari banyak hal harus diperbaiki," kata Sofyan,
Kamis, 26 November 2015.
Melesetnya target dan hasil antara perencanaan
dan pembangunan menjadi topik utama. "Kalau membangun kawasan industri,
semua program harus mendukung itu," ucapnya.
Agar semua lembaga dan kementerian bisa bekerja
sama, lanjut Sofyan, Bappenas meminta Badan Pemeriksaan Keuangan mengawasi
kinerja kabinet.
"Saya setuju dengan BPK, pembangunan harus
diimbangi dengan indikator pembangunan," ucapnya.
Sofyan berharap, penilaian BPK tak hanya berupa
laporan di atas kertas saja, tapi juga memberikan penilaian dalam hal kinerja
atau program yang telah terlaksana terhadap dampak sosial yang tercipta. Namun
hingga kini, Sofyan mengatakan belum ada kesepakatan akhir terkait dengan
norma-norma tersebut.
Selain BPK, Kepala Perwakilan Persatuan
Bangsa-Bangsa di Indonesia Douglas Broderick mengatakan PBB akan turut
mengawasi pembangunan dalam negeri yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Selama empat tahun ke depan, PBB akan menyelaraskan program Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional pemerintah dengan asas pembangunan PBB berbasis
sustainable development goals.
Broderick mengatakan, selain kemiskinan dan
perlindungan sosial, pembangunan Indonesia perlu didorong untuk memperhatikan
sektor lingkungan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, PBB meminta pemerintah
memperbaiki data dan statistik agar pembangunan lintas sektor dapat selaras.
"Seluruh badan yang ada di PBB siap membantu mencapainya," ujarnya.
Sumber Berita : Harian SIB