Pilkada Konut : Bukan Cuma Pergantian Foto Bupati di Dinding Kantoran

Foto : Ilustrasi spektrummaluku.com

MEDIA KONAWE, WANGGUDU – Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak Tahun 2015 tinggal tiga hari lagi. Pilkada yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015 nanti bukan Cuma pergantian foto bupati di dinding kantor pemerintahan.

Pilkada merupakan perwujudan pesta demokrasi bagi rakyat di daerah sehingga tentunya harus menjadi perhatian serius oleh rakyat agar daerahnya berubah menjadi lebih baik.

Hasilnya yang diharapkan dari pilkada itu berupa adanya peningkatan pada sisi pelayanan publik menjadi lebih membaik dan masyarakat menikmati kesejahteraannya.

Untuk menakarnya, kita lihat saja refleksi dari paparan visi misi kandidat yang muaranya siap memberikan pelayanan publik terbaik dan mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Dan substansi mendasar visi - misi setidaknya menjadi rambu-rambu bagi kandidat untuk mengarah kemana daerah yang akan dipimpinnya kelak.

Sementara, partai politik cenderung tidak begitu berperan untuk menentukan apakah daerah bisa maju atau tidak. Yang menentukan adalah figur yang diusung maupun didukung oleh partai politik.

Banyak contoh yang bisa kita telisik, didaerah lain ada kepala daerah yang diusung oleh parpol besar, namun tidak bisa berbuat apa-apa untuk mensejahterakan rakyatnya. Terpenting, masyarakat jangan hanya melihat parpol pengusung saja, tetapi figur dan visi misi tentulah wajib diketahui dan difahami oleh masyarakat kalau mau daerahnya menjadi lebih maju.

Kita berharap, jangan ada persaingan yang tidak beradab antar tim kandidat untuk memenangkan kompetisi politik dengan menghalalkan segala cara.

Cara-cara  ‘Adu domba’  sudah tidak berlaku lagi digunakan untuk membenturkan masyarakat. Tetapi yang diinginkan bersainglah secara sportif.

Yang pastinya, masih ada waktu bagi masyarakat untuk menentukan pilihan, jangan terpengaruh isu-isu murahan yang menjatuhkan antar kandidat. Salah pilih, dampaknya lima tahun. Waktu yang sangat lama untuk merubah nasib daerah. Itulah resiko politik yang harus ditanggung oleh masyarakat.