EDITORIAL - MEWUJUDKAN INDONESIASENTRIS

                                                                                                  Foto/Gambar : vibizmedia.com

Pemerintah juga akan mengembangkan 14 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa yakni Kawasan Industri Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tanggamus, Mandor, Ketapang, Jorong, Batu Licin, Bantaeng, Konawe, Morowali, Palu, Bitung, Buli dan Kawasan Industri Bintuni. Pengembangan sejumlah kawasan industri ini Terkait dengan program Nawacita yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Belum lama ini,  pemerintah kembali menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi VI. Itu terdiri dari atas sejumlah entri point  yang menjadi perhatian serius seputar  paket kebijakan  kawasan ekonomi khusus.

Ada delapan kawasan ekonomi khusus (KEK) mendapat sejumlah insentif, mulai dari diskon pajak, percepatan proses perizinan, hingga dewan pengupahan khusus.

Saat ini, kebijakan  pemerintah telah menetapkan delapan lokasi KEK, yaitu Sei Mangkei (Sumatra Utara), Pariwisata Tanjung Lesung (Banten), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Pariwisata Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Api-Api (Sumatra Selatan), Maloi Batuta Trans Kalimantan (Kalimantan Timur) dan Morotai (Maluku Utara).

Kita tahu, selama 70 tahun kemerdekaan negara ini, pembangunan infrastruktur masih berat sebelah. Relatif pembangunan infrastruktur—jalan raya, jaringan listrik dan pasok energi serta ketersediaan air—terakumulasi di wilayah barat Indonesia, khususnya wilayah Jawa.

Didasarkan pada UU No.39/2009, KEK merupakan kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.

Selain itu, KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Di sisi lain, pemerintah juga akan mengembangkan 14 Kawasan Industri di luar Pulau Jawa yakni Kawasan Industri Kuala Tanjung, Sei Mangkei, Tanggamus, Mandor, Ketapang, Jorong, Batu Licin, Bantaeng, Konawe, Morowali, Palu, Bitung, Buli dan Kawasan Industri Bintuni. Pengembangan sejumlah kawasan industri ini Terkait dengan program Nawacita yang diusung pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Sebagai apresiasi, saatnya kita mendorong supaya kawasan industri yang belum berstatus KEK tersebut juga ditetapkan sebagai KEK sehingga dapat memanfaatkan sepenuhnya insentif yang diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi VI.

Lewat status KEK maka kegiatan industri manufaktur di wilayah itu dapat menikmati insentif di perpajakan, kepabeanan, kepemilikan properti bagi orang asing, keimigrasian, perizinan, pertanahan maupun ketenagakerjaan.

Namun tentunya pengembangan KEK tidak semudah yang diharapkan. Kendala utama mewujudkan KEK adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai.

Memang pembangunan infrastruktur di wilayah Jawa juga tidak merata. Hanya terpusat di beberapa kota besar yang berada di wilayah pantai utara. Namun demikian, hal itu tidak menghalangi munculnya anggapan bahwa pembangunan di Indonesia terlalu berorientasi Jawasentris.

Dalam konteks ini, harian ini menyambut baik tekad Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan memperbaiki infrastruktur seperti jalan nasional dan menyediakan jalan tol yang akan membantu pengembangan kawasan KEK.

Kementerian PU saat ini tengah merumuskan beberapa proyek jalan tol guna mendorong ekonomi di sejumlah kawasan tersebut. Beberapa di antaranya adalah Manado— Bitung dan Balikpapan—Samarinda serta Tanjung Lesung—Serang.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai jelas merupakan syarat mutlak bagi pengembangan KEK. Oleh karena itu, untuk sejumlah KEK yang berada di wilayah agak terpencil maka insentif apapun yang diberikan pemerintah tidak akan menjadi daya tarik utama. Investor lebih membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang bagus.

Sudah tentu ini menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk memberikan akses infrastruktur yang memadai. Kita tidak usah berdebat lagi, mana lebih dahulu antara ketersediaan infrastruktur ataukah pertumbuhan ekonomi seperti halnya kita berdebat soal ayam dan telur ayam.

Bila pemerintah konsisten mengembangkan jaringan infrastruktur di sejumlah KEK yang telah ditetapkan, kalangan investor dengan sendirinya akan berbondong masuk. Beberapa bulan terakhir memang pemerintah terlihat serius mengembangkan sejumlah proyek infrastruktur di berbagai pelosok Indonesia, dari barat hingga ke timur.

Semoga kita tidak bermimpi. Dan tentunya,  kita berharap kegiatan itu tidak hanya panaspanas tahi ayam, semangat di depan layu di belakang. Implementasi pembangunan infrastruktur secara konsisten akan merealisasikan KEK di berbagai wilayah. Akhirnya hal ini mewujudkan pembangunan yang benar-benar Indonesiasentris.

Sumber Berita : Berbagai Sumber