Kemendes PDTT bersama ILUNI Pasok Listrik di Desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dalam Diskusi Forum Energizing, di Jakarta, Rabu (10/5).

Membangun desa tidak bisa berdiri sendiri. Butuh peranan semua pihak untuk terlibat di dalamnya, termasuk untuk listrik ini. BUMDes bisa dilibatkan

Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengajak Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI) untuk mendukung elektrifikasi di desa-desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga bisa dilibatkan dalam upaya mendukung elektrifikasi tersebut.

"Membangun desa tidak bisa berdiri sendiri. Butuh peranan semua pihak untuk terlibat di dalamnya, termasuk untuk listrik ini. BUMDes bisa dilibatkan," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, dalam Diskusi Forum Energizing, di Jakarta, Rabu (10/5).

Menteri Eko mengatakan, BUMDes bisa dilibatkan dengan membantu pembangunan transmisi listrik melalui dana desa. Alternatif cara tersebut juga akan mendorong agar BUMDes memiliki pendapatan.

"Rata-rata satu desa satu megawatt. Bisa menggunakan instalasi listrik tenaga surya atau air. Kita perlu fokus dulu membangun infrastrkturnya agar desa menjadi terang benderang," lanjutnya.

Menteri Eko menambahkan, penting untuk membangun optimisme masyarakat desa karena pembangunan di desa-desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Optimisme tersebut, lanjutnya, terbukti diantaranya dengan pembangunan sekitar 66.000 kilometer (Km) jalan desa, 5.000 Km jembatan dan 38.000 unit penahan longsor.

"Ini belum pernah ada dalam sejarah republik ini. Pembangunan di desa-desa yang dilakukan langsung oleh masyarakat desa," ungkapnya.

Senada dengan hal tersebut, Ikatan Alumni Departemen Teknik Gas Petrokimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (ILUNI DTGPK FTUI) siap membantu elektrifikasi desa di Jawa Barat yang belum teraliri listrik, seperti yang telah dilakukan di Cileungsi dan Belitung. Langkah awal yang akan dilakukan adalah pendataan.

"Untuk sekarang kita akan fokus mendata desa yang belum teraliri listrik di Jawa Barat. Setelah bulan puasa kita akan tetapkan lokusnya," ujar Ketua ILUNI DPTGPK FTUI, Mauren Torun.

Maruen mengungkapkan, Jawa Barat dipilih sebagai lokasi awal untuk memudahkan proses monitoring. Ia menambahkan, kegiatan yang akan dilakukannya merupakan bentuk nyata lembaga yang dipimpinnya untuk membantu program pemerintah dalam menyelesaikan 13 ribu desa yang belum teraliri listrik.

"Paling nanti itu satu desa dengan sumber dana yang akan kita galang dari perusahan dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR)," katanya.

Pembangunan desa menjadi salah satu fokus dari visi Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Suksesnya pembangunan tak lepas dari besarnya dana desa yang dialokasikan pemerintah. Pada 2015 lalu, pemerintah mengalokasikan Rp 20,8 triliun. Angka ini terus naik di 2016 menjadi Rp Rp 46 triliun dan meningkat menjadi Rp 60 triliun di 2017. kmdes/MK