Menkeu Sri Mulyani : 3 Aspek untuk Membentuk Birokrasi Indonesia

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (10/05) di Assembly Hall, Jakarta Convention Center.

Agar seluruh instansi saling belajar dan melihat inovasi yang telah dijalankan oleh instansi lain dan berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia akan menjadi ASN yang bisa dibanggakan oleh rakyat, bangsa dan negara Indonesia

Jakarta -  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian dengan tema "Melalui Transformasi Digital Kita Tingkatkan Layanan Kepegawaian Yang Terintegrasi, Profesional, Transparan, dan Akuntabel" yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Rabu (10/05) di Assembly Hall, Jakarta Convention Center.

Pada awal pidatonya Menkeu menyampaikan apresiasi terhadap tema kegiatan ini. "Ini adalah suatu tema yang sangat tepat, mengingat bahwa yang disebut era digital itu sudah merupakan suatu keniscayaan", jelas Menkeu.

lebih lanjut Menkeu menyampaikan bahwa teknologi akan sangat membantu manusia dalam mencapai tujuan dengan lebih cepat dan lebih baik, namun di dalam kehidupan bernegara dibutuhkan berbagai kebijakan yang akan membentuk birokrasi itu sendiri.

"Pertama di dalam sistem kepemerintahan, keputusan untuk melakukan desentralisasi adalah suatu keputusan yang sangat strategis, yaitu banyak kewenangan yang didelegasikan kepada daerah. Itu adalah suatu keputusan yang sangat strategis, penting, karena berorientasi pada masyarakat yang hendak dan harus dilayani," tegas Menkeu.

Kedua adalah unsur teknologi, karena teknologi memberikan perubahan di dalam cara birokrasi bekerja. "Business model dari birokrasi harus terus menerus dilakukan peninjauan evaluasi dan perbaikan dengan memasukkan unsur teknologi didalamnya dan ini adalah sesuatu yang harus terus-menerus untuk kita perkenalan dan memasukkannya di dalam struktur kita bekerja, sehingga ia mampu untuk mencapai tujuan birokrasi yaitu melayani masyarakat dan menjaga kepentingan nasional dengan lebih efisien, lebih cepat responsnya, dan lebih akurat di dalam memberikan responsnya," ujarnya.

Aspek yang ketiga adalah persaingan, Menkeu menjelaskan bahwa persaingan dilakukan tidak untuk tujuan buruk, tetapi persaingan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, sehingga Indonesia tidak tertinggal dari sisi kemajuan dan kemakmuran serta keadilan dari negara-negara lain.

"Persaingan ini akan mendorong terus-menerus munculnya ide inovasi dan perbaikan. Jadi sebetulnya persaingan juga tidak buruk, karena kalau kita tidak merasa bersaing, maka ide-ide inovasi itu menjadi tidak muncul secara cukup kontinyu. Dan inilah yang disebut teknologi persaingan dan sekarang dengan desentralisasi mengharuskan bagi kita untuk terus-menerus melakukan perbaikan kinerja di dalam keseluruhan birokrasi di Indonesia," urai Menkeu.

Menkeu menutup sambutannya dengan pesan agar seluruh instansi saling belajar dan melihat inovasi yang telah dijalankan oleh instansi lain dan berharap agar Aparatur Sipil Negara (ASN) Indonesia akan menjadi ASN yang bisa dibanggakan oleh rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Kemenkeu/MK